Rektor Unila Tanggapi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di FKIP, Aktivitas Mengajar Dosen Dihentikan Sementara
Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Lusmeilia Afriani, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila. Penjelasan terbuka mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh pihak kampus ini disampaikan Prof. Lusmeilia sepulangnya dari perjalanan dinas di Surabaya.
Ia menekankan bahwa jajaran pimpinan Unila memiliki komitmen kuat untuk menindak tegas serta menghapus segala bentuk kekerasan seksual maupun tindakan kekerasan lainnya di area kampus. Langkah tersebut merupakan wujud tanggung jawab pihak universitas dalam menghadirkan ruang pendidikan yang aman sekaligus menjaga reputasi baik almamater.
"Kami juga berkomitmen bahwa harus menjaga nama baik Universitas Lampung. Kami berkomitmen bersama untuk menghapuskan kekerasan seksual hingga kekerasan bentuk apa pun di Universitas Lampung," kata Lusmeilia pada Senin (16/11/2026).
Lusmeilia memaparkan bahwa penyelesaian kasus ini ditempuh lewat dua mekanisme sekaligus, yaitu proses hukum oleh pihak kepolisian serta penjatuhan sanksi administratif di tingkat internal universitas.
Sebagai tindakan pertama, pihak FKIP telah menjatuhkan sanksi kepada dosen terkait melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Dekan FKIP. Melalui SK tersebut, dosen yang bersangkutan dinonaktifkan sementara dari kegiatan mengajar maupun tugas membimbing mahasiswa pada jenjang S1, S2, hingga S3.
"Dekan sudah mengeluarkan SK untuk memberhentikan yang bersangkutan dari bimbingan. Sementara tidak boleh lagi mengajar, terus kemudian melakukan bimbingan, baik S1, S2, S3 dan itu sudah dilakukan," paparnya.
Lebih jauh, Rektor menerangkan bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan kampus terkait penetapan sanksi.
Saat ini, sanksi yang diberlakukan masih masuk dalam kategori sedang. Sementara itu, opsi penjatuhan sanksi berat—termasuk pemberhentian tetap sebagai akademisi—masih bergantung pada perkembangan proses hukum dan ketetapan resmi dari tim penyidik kepolisian.
"Sanksi berat cirinya atau sanksi sedang itu harus ada keputusan daripada tim penyidik. PPKPT hanya memberikan rekomendasi dan kalau itu sudah jelas sanksi berat, terus itu langsung kita buatkan susulan pemecatan," tegas Lusmeilia.
Ia juga menyebutkan bahwa tim internal universitas tengah merumuskan rekomendasi lanjutan sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara ini. Di sisi lain, Rektor Unila menyampaikan penghargaan atas kepedulian serta daya kritis para mahasiswa yang ikut mengawal persoalan tersebut, karena peran aktif mahasiswa dinilai krusial dalam mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.
Selain itu, Lusmeilia mengajak seluruh masyarakat kampus—terutama bagi pihak yang mengantongi bukti tambahan atau merasa turut menjadi korban—untuk tidak takut melapor kepada pihak universitas. Laporan yang masuk nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan tambahan agar kampus dapat mengambil keputusan secara objektif dan berlandaskan aturan yang berlaku.
"Kalau ada bukti lainnya atau korban lainnya segera dilaporkan kepada kami untuk menjadikan bukti tambahan lagi memutuskan sikap SK ini. Selain daripada itu kita tunggu proses dari kepolisian," tutupnya.
Pihak universitas memastikan bahwa proses penanganan kasus ini akan terus bergulir dengan mengacu pada rekomendasi Satgas PPKPT serta perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
(Sumber: Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra)

Post a Comment